Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

HUKUM KEPARIWISATAAN NASIONAL BERBASIS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN

1.1013E+11 - 17820120009 - Hari Setiyawati - Jeffry Iman Gurnadi - Violetta Simatupang - Wirman Syafri

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA MEMPERKUAT KEWENANGAN KONSTITUSIONAL THE EFFORTS TO STRENGTHEN THE JUDICIAL COMMISSION CONSTITUTIONAL AUTHORITY OF THE JUDGE SUPERVISION

- 1.1013E+11 - Abdul Fatah - Djudiyah - Imam Anshori Saleh - POPY SITI AISYAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KONFLIK BERSENJATA YANG EFEKTIF

1.1013E+11 - 130 130 110006 - DANIAL - DEWI PUJA MARGA - Lisnur Wachidah - Sarlito W Sarwono

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PERTANAHAN DI TINJAU DARI HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UUD 1945

1.1013E+11 - MARIA KROVA - Marida Sariningsih - NURUS ZAMAN - Sofyan Yamin, Heri Kurniawan - Trisna Vitaliati

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

- 1.1013E+11 - Aji wibowo - ARMAN LANY - BOB ADYARI - Jeffry Iman Gurnadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONSEP HUKUM INTEGRASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI TERKAIT PERUBAHAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANFUNGSI DAN PERUNTUKKAN KAWASAN HUTAN UNTUK DI INDONESIA

1.1013E+11 - 17030110038 - EDRA SATMAIDI - Kartini Kartono - Retna Mahriani - YAN YAN GUSTIANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PERSPEKTIF PEMBIAYAAN DAERAH OTONOM DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN

1.1013E+11 - AGUS PURWANTO - Aziz Syamsudin - BAHTIAR - MUJA?HIDAH - NENGYANTI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENAFSIRAN HUKUM PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

1.1013E+11 - Achmad H - Adelse Prima - HANIEF ARIEF - Nurlelasari - ZULKARNEIN KOTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP IKTIKAD BAIK (GOOD FAITH) DAN TRANSAKSI JUJUR (FAIR DEALING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-BANKING MELALUI MEDIASI INDEPENDEN SEBAGAI PENGEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

- 1.1013E+11 - ANDI TENRI FAMAURI RIFAI - OLLIVIA SHINTA TOAR - Retna Mahriani - Zainal Abidin Sahabuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

MENCARI BATAS KEWENANGANMAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGATURAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

- 1.1013E+11 - DUKE ARIE WIDAGDO - INDRA GUNAWAN - Jeffry Iman Gurnadi - Somadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

HUKUM KEPARIWISATAAN NASIONAL BERBASIS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN

UPAYA MEMPERKUAT KEWENANGAN KONSTITUSIONAL THE EFFORTS TO STRENGTHEN THE JUDICIAL COMMISSION CONSTITUTIONAL AUTHORITY OF THE JUDGE SUPERVISION

PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KONFLIK BERSENJATA YANG EFEKTIF

PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PERTANAHAN DI TINJAU DARI HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UUD 1945

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

KONSEP HUKUM INTEGRASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI TERKAIT PERUBAHAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANFUNGSI DAN PERUNTUKKAN KAWASAN HUTAN UNTUK DI INDONESIA

FUNGSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PERSPEKTIF PEMBIAYAAN DAERAH OTONOM DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN

PENAFSIRAN HUKUM PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

PENERAPAN PRINSIP IKTIKAD BAIK (GOOD FAITH) DAN TRANSAKSI JUJUR (FAIR DEALING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-BANKING MELALUI MEDIASI INDEPENDEN SEBAGAI PENGEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

MENCARI BATAS KEWENANGANMAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGATURAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi